Kemiskinan struktural menjadi tantangan serius bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini menggambarkan jebakan sistemik di mana individu sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena faktor-faktor mendalam yang mengakar.
Faktor-faktor tersebut antara lain kebijakan ekonomi yang tidak adil, diskriminasi, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira, mengidentifikasi empat penyebab utama kemiskinan struktural di Indonesia.
Empat Penyebab Kemiskinan Struktural di Indonesia
Pertama, konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang menjadi masalah utama. Data CELIOS menunjukkan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang lainnya. Ketimpangan ini memperparah kemiskinan struktural karena sumber daya ekonomi tidak terdistribusi secara merata.
Kedua, korupsi yang merajalela, terutama dalam anggaran infrastruktur dan perlindungan sosial, semakin memperburuk situasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin justru dikorupsi, sehingga program-program pengentasan kemiskinan menjadi tidak efektif.
Ketiga, meritokrasi yang mati di berbagai sektor menjadi penghambat. Pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang keluar dari kemiskinan karena banyaknya praktik nepotisme dan sistem perekrutan yang tidak adil. Hal ini mengakibatkan banyaknya peluang kerja yang tertutup bagi mereka yang kurang beruntung.
Keempat, redistribusi kekayaan yang tidak jelas dan minimnya regulasi pendukung menjadi kendala. Indonesia masih belum memiliki regulasi yang mengatur pajak kekayaan (wealth tax) secara efektif. Kurangnya regulasi untuk mencegah spekulasi tanah juga mengakibatkan orang miskin tetap kekurangan akses terhadap sumber daya penting seperti lahan.
Kelemahan Pengelolaan Modal Penanggulangan Kemiskinan
Bhima Yudistira menilai, Indonesia belum optimal dalam mengelola potensi untuk mengatasi kemiskinan struktural. Salah satu contohnya adalah diskriminasi usia kerja yang membuat korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sulit mendapatkan pekerjaan formal.
Setelah pesangon habis, mereka berisiko jatuh ke dalam kemiskinan. Selain itu, industri dalam negeri juga masih lemah dan membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal insentif, transfer teknologi, serta perlindungan dari barang impor.
Langkah-Langkah Mengatasi Kemiskinan Struktural di Indonesia
Untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah penting. Pertama, menekan angka korupsi, terutama di anggaran pemerintah.
Kedua, mendorong industrialisasi padat karya untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Ketiga, segera mengeluarkan kebijakan pajak kekayaan (misalnya, 2% dari kekayaan neto) dan menghapus diskriminasi dalam persyaratan kerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat membuat kemajuan signifikan dalam mengatasi kemiskinan struktural.
Pemerintah perlu komitmen kuat untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan juga sangat krusial. Pendekatan holistik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kompleks ini. Hanya dengan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
