Kemiskinan struktural merupakan tantangan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu dampak paling signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.
Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah program BPJS Kesehatan. Namun, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Akses Kesehatan Terbatas Akibat Kemiskinan Struktural
Mantan Direktur Kebijakan Penelitian dan Kerjasama WHO, Tikki Pang, menekankan terbatasnya akses layanan kesehatan sebagai dampak utama kemiskinan struktural. Program BPJS Kesehatan, menurutnya, belum optimal dalam mendistribusikan layanan kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan masih mengalami defisit pendanaan. Oleh karena itu, perlu ada optimalisasi program agar jangkauannya lebih luas, terutama di daerah terpencil.
Tikki menyarankan perluasan akses BPJS Kesehatan ke puskesmas-puskesmas di daerah. Hal ini akan lebih efektif daripada hanya berfokus pada rumah sakit di kota besar.
Meningkatkan akses kesehatan di tingkat daerah dapat mengurangi kemiskinan secara bertahap. Pasalnya, terdapat korelasi erat antara kemiskinan dan kesehatan, baik kemiskinan yang menyebabkan penurunan kesehatan maupun sebaliknya.
Rendahnya Upah Buruh dan Akses Kesehatan
Rendahnya upah buruh juga berkontribusi pada terbatasnya akses layanan kesehatan. Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, menjelaskan bahwa meskipun ada program BPJS Kesehatan, biaya iuran tetap menjadi kendala.
Meskipun ada Penerima Bantuan Iuran (PBI), persyaratan untuk menjadi penerima sangat sulit. Akibatnya, banyak buruh yang tetap kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai, termasuk ketersediaan obat-obatan.
Perluasan Infrastruktur Kesehatan dan Redistribusi Kekayaan
Untuk mengatasi masalah ini, Tikki Pang merekomendasikan pemerintah untuk mengoptimalkan dan memperluas pembangunan infrastruktur kesehatan. Fokusnya bukan hanya pada fasilitas mahal, tetapi juga fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
Peningkatan layanan kesehatan dasar, seperti gizi dan imunisasi, sangat penting. Pemerintah perlu menciptakan perubahan struktural yang memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan terjangkau.
Ekonom Bhima Yudistira dari CELIOS mengidentifikasi empat penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. Pertama, konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, di mana kekayaan 50 orang terkaya setara dengan 50 juta orang lainnya.
Kedua, tingginya angka korupsi, terutama dalam anggaran infrastruktur dan perlindungan sosial. Ketiga, melemahnya meritokrasi, di mana pendidikan tinggi tidak menjamin terbebasnya seseorang dari kemiskinan.
Keempat, adanya redistribusi kekayaan yang tidak jelas. Indonesia masih kekurangan regulasi untuk pajak kekayaan (wealth tax) dan pengendalian spekulasi tanah.
Bhima juga menyoroti kurang optimalnya modal Indonesia dalam mengatasi kemiskinan struktural. Contohnya, diskriminasi usia kerja yang menyulitkan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk kembali bekerja di sektor formal.
Lemahnya industri dalam negeri juga menjadi masalah. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar melalui insentif, transfer teknologi, dan perlindungan terhadap produk impor.
Kesimpulannya, mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia membutuhkan pendekatan multisektoral. Peningkatan akses kesehatan yang merata, upah yang layak bagi buruh, dan redistribusi kekayaan yang adil merupakan langkah penting. Selain itu, perlu ada penguatan industri dalam negeri dan kebijakan yang melindungi pekerja dari diskriminasi. Hanya dengan pendekatan komprehensif seperti ini, Indonesia dapat memutus siklus kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif.
