Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban setiap pemilik kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Ketetapan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengabaikan kewajiban ini dapat berakibat fatal, termasuk tilang dan denda.
Setiap tahun, pemilik kendaraan wajib membayar pajak tahunan sebagai bentuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). STNK yang sudah melewati masa berlaku tahunan dianggap tidak sah dan kendaraan tidak boleh beroperasi di jalan raya. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan: “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama lima tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.”
Selain pajak tahunan, pemilik kendaraan juga diwajibkan melakukan perpanjangan STNK setiap lima tahun sekali. Perpanjangan ini meliputi proses administrasi dan pemeriksaan kendaraan untuk memastikan kelaikannya.
Konsekuensi Pajak Kendaraan Mati
Apabila pajak kendaraan bermotor telat dibayarkan, pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi tilang. Sanksi ini mengacu pada Pasal 288 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.
Besarnya denda tilang untuk pajak kendaraan mati bisa mencapai Rp500.000. Besaran denda ini bisa bervariasi tergantung kebijakan daerah masing-masing. Selain denda, pemilik kendaraan juga wajib membayar pajak tahunan yang tertunggak.
Penting untuk diingat bahwa meskipun terkena tilang, kendaraan biasanya tidak akan langsung disita. Petugas kepolisian akan lebih menekankan pada kewajiban untuk segera melunasi pajak kendaraan yang tertunggak dan mengesahkan STNK.
Cara Mengatasi Pajak Kendaraan yang Telah Jatuh Tempo
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera membayar pajak kendaraan yang tertunggak. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Samsat terdekat atau melalui kanal online yang telah disediakan. Setelah pembayaran lunas, pemilik kendaraan dapat mengurus pengesahan STNK.
Proses pengesahan STNK biasanya melibatkan pengecekan administrasi dan kondisi kendaraan. Pastikan untuk membawa dokumen yang diperlukan, seperti KTP, STNK, dan bukti pembayaran pajak. Setelah semua beres, STNK akan diperbarui dan kendaraan kembali sah untuk beroperasi.
Pentingnya Membayar Pajak Kendaraan Tepat Waktu
Membayar pajak kendaraan tepat waktu bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dana yang terkumpul dari pajak kendaraan digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan dan perawatan jalan raya.
Selain itu, membayar pajak tepat waktu juga dapat menghindari berbagai masalah, seperti tilang, denda, dan proses administrasi yang rumit. Dengan memastikan STNK selalu aktif, pemilik kendaraan dapat berkendara dengan tenang dan terhindar dari risiko hukum.
Sebagai penutup, selalu pantau masa berlaku pajak kendaraan Anda dan segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Ketepatan dan kedisiplinan dalam membayar pajak merupakan wujud kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. “Kamu akan diarahkan untuk segera mengesahkan STNK di kantor Samsat,” jelas Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso dikutip detikNews. Pernyataan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan kewajiban membayar pajak kendaraan.
