Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, menjelaskan pelaksanaan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI yang membahas revisi Undang-Undang (UU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Ia menegaskan rapat tersebut telah mendapat izin pimpinan DPR dan sesuai tata tertib, khususnya Pasal 254.
“Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR,” ujar Indra kepada wartawan pada Minggu, 16 Maret 2025. Pernyataan ini menekankan legalitas penggunaan lokasi di luar gedung DPR untuk rapat penting dan mendesak.
Sekretariat DPR telah melakukan penjajakan ke beberapa hotel untuk memastikan ketersediaan lokasi yang sesuai. Prioritas diberikan pada hotel yang menawarkan harga terjangkau melalui kerja sama government rate. Hal ini menunjukkan upaya efisiensi dan transparansi dalam penganggaran.
Pemilihan Hotel Fairmont didasarkan pada kebutuhan akan tempat yang memungkinkan istirahat bagi anggota Panja. Rapat revisi UU TNI bersifat maraton dan intensif, sehingga memerlukan fasilitas penunjang yang memadai. “Karena ini memang rapat-rapat tentu, karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat,” tambah Indra.
Sifat rapat yang maraton dan intensif ini dapat berdampak pada waktu penyelesaian rapat yang melebihi jam kerja normal, bahkan hingga dini hari. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas istirahat menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi rapat.
Pertimbangan Pemilihan Lokasi Rapat Panja
Beberapa faktor penting dipertimbangkan dalam menentukan lokasi rapat Panja revisi UU TNI di luar gedung DPR. Faktor utama adalah sifat rapat yang intensif dan berdurasi panjang, membutuhkan waktu istirahat bagi para anggota Panja agar tetap fokus dan produktif.
Urgensi dan Intensitas Rapat
Revisi UU TNI merupakan isu krusial yang memerlukan pembahasan mendalam dan intensif. Sifat rapat yang maraton dan melibatkan banyak pemangku kepentingan menuntut adanya fasilitas penunjang yang memadai, termasuk tempat istirahat yang nyaman.
Efisiensi Biaya
Pemilihan hotel yang menerapkan government rate menunjukkan komitmen DPR terhadap efisiensi anggaran. Strategi ini memastikan penggunaan dana negara secara bertanggung jawab dan hemat.
Transparansi dan Akuntabilitas
Proses penjajakan lokasi ke beberapa hotel dan pemilihan hotel berdasarkan government rate menunjukkan upaya DPR untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Kontroversi dan Tanggapan Publik
Keputusan menggelar rapat di hotel menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil. Koalisi masyarakat sipil bahkan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak pembahasan RUU TNI secara tertutup.
Mereka berpendapat bahwa pembahasan RUU TNI seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan, melibatkan partisipasi publik secara aktif. Kritik ini menyorot pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses legislasi.
Indra Iskandar perlu memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait proses pengambilan keputusan dan mekanisme keterlibatan publik dalam pembahasan RUU TNI. Transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap DPR.
Meskipun Indra Iskandar telah menjelaskan alasan pemilihan lokasi rapat, penting bagi DPR untuk tetap mengedepankan transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses legislasi yang sedang berjalan.
Ke depan, DPR perlu mempertimbangkan mekanisme yang lebih inklusif dan transparan dalam proses pembahasan RUU yang strategis, termasuk mempertimbangkan keterlibatan publik secara aktif. Ini akan menjamin proses pembuatan undang-undang yang demokratis dan aspiratif.
Koalisi masyarakat sipil mengecam rapat tertutup tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Mereka menuntut agar pembahasan RUU TNI dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik secara aktif.
